Lembaga Desa

  • BPD (Badan Permusyawaratan Desa) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Wewenang BPD antara lain: Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
  • LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) adalah lembaga, organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
  • Lembaga kesehatan merupakan hal penting dalam suatu kelompok masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Salah satu contoh lembaga kesehatan di tingkat desa adalah posyandu. Fungsi utama posyandu adalah untuk melayani imunisasi bayi, pengecekan kesehatan untuk ibu hamil, dan pelayanan kesehatan lansia.
    Posyandu juga berfungsi untuk membantu puskesmas (lembaga kesehatan tingkat kecamatan) dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dalam lingkup area yang cukup luas.
  • PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. PKK terkenal akan “10 program pokok”-nya, 10 Program Pokok PKK pada hakekatnya merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu: Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Ketrampilan, Kesehatan, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup, Perencanaan Sehat.
  • GAPOKTAN kepanjangan Gabungan Kelompok Tani. Gabungan kelompok tani ini merupakan perkumpulan para petani yang memiliki lahan pertanian berupa padi, jagung, kacang panjang, terong, dan tebu. Gapoktan berdiri sejak diberlakukannya sistem kartu tani dalam pembelian pupuk dan peptisida pada tahun 2016. Perkumpulan rutin anggota gapoktan diadakan setiap sebulan sekali pada tanggal 24. Gapoktan diketuai oleh Bapak Jubaedi.
  • BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.
Facebook Comments